Manado || Lensanusantaranews – Persoalan kepastian nasib masyarakat yang terdampak proyek bantaran Sungai Tikala wilayah Paal 2 kembali memanas. Warga yang hingga kini masih menunggu kejelasan mempertanyakan keseriusan pemerintah dan instansi terkait dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Situasi ini mendapat perhatian serius dari Ketua Umum Pagar Mas Nusantara, Jhon Rondonuwu, yang pada Sabtu (12/9/2026) menghadiri pertemuan bersama sejumlah warga masyarakat terdampak. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan keresahan sekaligus mempertanyakan sampai kapan mereka harus menunggu kepastian.Jhon Rondonuwu dengan tegas menyatakan bahwa Pagar Mas Nusantara tidak akan tinggal diam. Aspirasi masyarakat, menurutnya, harus disampaikan langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan dan harus mendapat jawaban yang jelas. “Saya sebagai Ketua Umum Pagar Mas Nusantara menyatakan sikap: kami akan mengawal aspirasi rakyat yang terdampak proyek bantaran Sungai Tikala wilayah Paal 2. Masyarakat tidak boleh terus dibiarkan berada dalam ketidakpastian,” tegas Jhon. Ia menyoroti perlunya keseriusan dari instansi terkait, termasuk BPN, Balai Sungai, dan PUPR, agar persoalan masyarakat terdampak tidak hanya berhenti pada rapat, pendataan, ataupun janji koordinasi.Menurut Jhon, masyarakat berhak mengetahui secara terang mengenai tahapan, kepastian penanganan, serta langkah pemerintah terhadap warga yang terdampak. “Jangan masyarakat hanya diminta menunggu. Mereka punya hak untuk mendapatkan kepastian. Kalau memang ada program dan prosesnya, sampaikan secara terbuka. Kalau ada kendala, jelaskan kepada masyarakat. Jangan sampai rakyat terus berada dalam ruang ketidakjelasan,” ujarnya. Lebih keras lagi, Jhon memastikan pihaknya akan memimpin penyampaian aspirasi masyarakat pada Selasa (15/9/2026). “Selasa nanti saya akan pimpin masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Kami datang bukan untuk membuat keributan, tetapi untuk memastikan suara rakyat benar-benar didengar oleh pejabat yang berwenang,” katanya. Ia menegaskan, setelah aspirasi disampaikan, masyarakat membutuhkan tindak lanjut konkret, bukan sekadar jawaban normatif. “Kami ingin pejabat mendengar langsung suara masyarakat. Setelah didengar, harus ada tindak lanjut. Jangan hanya dicatat, kemudian masyarakat kembali disuruh menunggu tanpa batas waktu,” tegasnya. Jhon juga mengingatkan bahwa persoalan masyarakat terdampak proyek bantaran sungai tidak boleh dianggap remeh. Ketidakjelasan yang berlangsung terlalu lama berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik sosial apabila tidak segera ditangani secara serius. “Kami berharap pemerintah jangan menunggu persoalan ini menjadi besar baru bergerak. Ketika rakyat sudah menyampaikan aspirasi, pemerintah harus hadir memberikan kepastian. Jangan sampai ketidakjelasan hari ini menjadi masalah yang jauh lebih besar di kemudian hari,” tandasnya. Pagar Mas Nusantara memastikan akan terus mengawal aspirasi warga hingga ada kejelasan dari instansi terkait. Kini perhatian masyarakat tertuju kepada BPN, Balai Sungai, dan PUPR: apakah aspirasi warga terdampak Sungai Tikala Paal 2 akan segera mendapatkan jawaban dan langkah konkret, atau kembali harus menunggu tanpa kepastian? (RT) Berita ini dibaca : 9 Navigasi pos Purbaya : THR ASN cair pada pekan pertama Ramadhan